Yananto Mihadi

Berilmu Sebelum Berkata dan Berbuat, Upaya Menghilangkan Kebodohan dari Diri Sendiri dan Orang Lain..

DIVESTASI: WHY NOT?

Posted by yananto pada Sabtu, 15 November 2008

Oleh: Bayu Sutikno, Dosen FE UGM di Norway

Bayu_Sutikno menulis: “Rencana pemerintah melakukan serangkaian divestasi terhadap beberapa BUMN dan aset milik BPPN lagi-lagi mengalami batu ganjalan. Belum lagi kesimpang-siuran batas waktu rencana fit and proper test calon bidder BCA, kini karyawan BCA ingin menggagalkan divestasi tersebut dengan ancaman akan melakukan pemogokan masal, yang pada titik akhirnya tiada “menguntungkan” siapapun kecuali temen-temen jurnalis yang mendapatkan berita heboh. Mengepa kebijakan divestasi ini tak semulus yang diharapkan dan selalu menimbuklan polemik ?
Artikel berikut akan mencoba menelaahnya lebih lanjut.

STAKEHOLDERS

Pemerintah melakukan kebijakan divestasi (penjualan saham pemereintah pada perusahaan plat merah) bukannya tanpa alasan. Ada beberapa tujuan yang dicita-citakan pemerintah. Pertama pada tataran praktis diakui bahwa pemerintah lagi “bokek berat”, dibutuhkan tidak kurang dari Rp 42,5 trilyun untyuk menambal defisit APBN tahun anggaran yang berjalan. Kedua pada tataran idealis pemerintah ingin makin mengurangi perannya di sektor riil/bisnis dan menyerahkannya pada mekanisme pasar yang berlaku di mana peran sektor privat/swasta menjadi soko guru utamanya bersama koperasi (yang diharapkan). Ketiga, pada tataran manajerial maka pemerintah ingin dengan melakukan privatisasi ini maka beberapa penyakit lama perusahaan “plat merah” seperti inefiensi, cashcow pemerintah maupun partai politik ataupun mismanagement dapat dibenahi karena institusi tersebut menjadi milik publik (investor) dan mekanisme pengawasannya lebih accountable.

Namun semua harapan tersebut bukanlah pekerjaan semudah membalik telapak tangan. Mari kita tengok beberapa kasus terakhir dimana terjadi kecenderungan penguatan serikat-serikat pekerja di berbagai BUMN yang akan didivestasi oleh pemerintah. Pertama, PT Semen Gresik Group yang menjadi holding PT Semen Padang maupun PT Semen Tonasa menolak divestasi 51% saham pemerintah kepada PT Cemex (Cement of Mexico). Kedua, keputusan pemrintah melakukan “tukar guling” antara PT Telkom dengan PT Indosat yang sama-sama BUMN ditolak oleh Sekar (Serikat Karyawan) PT Telkom Divre IV yang asetnya akan diberikan kepada PT Indosat sedangkan PT Telkom mendapatkan saham mayoritas PT Indosat di PT Telkomsel. Ketiga, rencana pemerintah yang sambil “pontang-panting” melakukan divestasi kepada “sang primadona” BCA dengan menjual 51% sahamnya dalam perkembangan terakhir menerima tentangan yang kuat dari serikat pekerja BCA.

Pemerintah mestinya sudah belajar banyak dari berbagai kasus yang menimpa BUMN ini ataupun aset-aset yang dikuasai oleh BPPN dalam melakukan divestasi, yang lagi-lagi tidak “direstui” karyawannya. Sayangnya mungkin kita termasuk bangsa “iterative” yang ironisnya selalu mengulang bukannya kebenaran namun kesalahan yang itu-itu saja. Apa sih penyebab kekurang-setujuan pekerja terhadap kebijakan divestasi tersebut.

Pertama adalah faktor uncertainty of work, rencana divestasi tentunya berimplikasi pada perubahan kepemilikan saham mayoritas, yang biasanya berdampak pada perubahan manajemen terutama aspek sumber daya manusia, hal inilah yang merisaukan pekerja baik pada level pelaksana apalagi manajer, sehingga kebijakan divestasi dirasakan merisaukan bahkan kemungkinan mengganggu posisi saat ini, adapun alasan nasionalisme dan lain sebagainya masih bisa diperdebatkan.

Kedua, faktor yang tidak kalah pentingnya adalah karena pekerja tidak merasa “diuwongke” oleh pemerintah. Selama ini seakan-akan berbagai kebijakan pemerintah yang pasti berimplikasi langsung pada pekerja tidak melibatkan partisipasi mereka secara aktif, padahal kita tahu pekerja adalah stakeholder yang penting. Pemerintah cq. Kantor Meneg BUMN dan Departemen Teknis sebagai pemegang saham/shareholder terlalu sering melakukan keputusan sepihak tanpa mendengarkan aspirasi pekerja. Kalaupun alasan profesionalitas tentunya pemegang sahampun wajib mendengarkan suara dari seluruh stakeholder baik internal maupun eksternal yaitu pekerja, supplier, distributor, customer, competitor, publik baik financial maupun non financial. Ada nasihat sederhana yang dikemukakan mantan wapres USA dan mantan rival George W. Bush Jr yang dikenal sebagai aktivis lingkungan yaitu Al Gore bahwa tugas perusahan bagi karyawannya adalah sharing ide dan tujuan organisasi yang akan dicapai, memberikan kepercayaan dan kesempatan untuk maju, memberi atensi dan penghargaan akan prestasinya dan menentukan serta mengimplementasikan rencana bersama.

CATATAN AKHIR

Pola yang dipakai oleh perusahaan taksi kenamaan di Jakarta yang bernama Blue Bird dapat dijadikan solusi yang menarik. Pada perusahaan tersebut pekerja sekaligus sebagai pemilik, setiap bulan pekerja mencicil harga taksinya sehingga jika kinerjanya bagus dalam jangka waktu tertentu taksi tersebut 100% menjadi pemiliknya, semakin berprestasi semakin cepat. Meng-komparasikan perusahaan taksi dengan BUMN yang lebih complicated mungkin tidak tepat, namun prinsipnya satu yaitu menciptakan fasilitas yang memungkinkan pekerja di berbagai BUMN sekaligus sebagai pemiliknya, dan dilibatkan dalam decision making. Dalam berbagai kasus negara maju, program Employee Stock Option Planning (ESOP) dimana memberikan kesempatan pekerja untuk memiliki saham perusahaannya (sehingga dia sebagai pemilik) menjadi senjata yang ampuh untuk mendongkrak kinerja perusahaan dan prestasi karyawan karena ESOP berkorelasi dengan kinerja. Semakin berprestasi si karyawan maka dia mendapatkan option memiliki saham dalam jumlah yang lebih banyak ataupun option dengan harga yang lebih murah, hal ini akan merangsang pekerja untuk giat bekerja dan meningkatkan rasa “handarbeni”.

Jadi kalau mereka mogok yang rugi mereka sendiri. Tentunya hal ini menjadi solusi jangka menengah dan jangka panjang, dalam jangka pendek tiada bosan-bosannya kepada semua pihak untuk cooling down, mengedepankan kepentingan nasional dan bermusyawarah mufakat. Yang jelas tujuan divestasi ataupun privatisasi adalah profitisasi baik financial maupun non financial dan bukannya politisasi !

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: