Yananto Mihadi

Berilmu Sebelum Berkata dan Berbuat, Upaya Menghilangkan Kebodohan dari Diri Sendiri dan Orang Lain..

Adaro, “Hot Issue” dan Ketegasan Bapepam

Posted by yananto pada Sabtu, 9 Agustus 2008

PT Adaro Energy menjadi perbincangan hangat publik sehubungan dengan rencana perusahaan tambang itu mencatatkan sahamnya atau go public di Bursa Efek Indonesia, tetapi sampai saat ini belum terealisasi. Di pasar modal, saham sebuah perusahaan yang akan dilepas lalu ramai diperbincangkan disebut hot issue.

Bukan hanya di lingkungan pelaku pasar modal, perbincangan tentang Adaro Energy juga tak kalah ramainya di kalangan politisi. Meskipun menjual saham melalui penawaran umum kepada publik hanyalah aksi korporasi, tetapi karena jauh sebelumnya perusahaan ini telah menuai kontroversi dengan kasusnya sampai ke pengadilan di dalam maupun luar negeri, maka rencana pencatatan saham Adaro menjadi hiruk pikuk, benar-benar sebuah hot issue.

Kontroversi menjadi ramai ketika berbagai persoalan yang dianggap banyak kalangan belum selesai, tetapi perusahaan tetap hendak melenggang masuk bursa. Padahal, melakukan penawaran umum (public offering), untuk kemudian mencatatkan sahamnya di bursa, berarti akan melibatkan investor publik, pihak yang perlu dan wajib mendapatkan perlindungan dari otoritas pasar modal.

Adaro benar-benar menjadi hot issue karena perusahaan ini akan langsung melepas sekitar 35 persen sahamnya, porsi yang cukup signifikan. Perusahaan ini merupakan industri batu bara terbesar kedua di Tanah Air setelah Kaltim Prima Coal (KPC). Nilai emisi saham perdananya yang ditargetkan mencapai Rp 12,3 triliun pun bakal mengukir catatan rekor baru hasil initial public offering (IPO) terbesar di pasar modal Indonesia.

Saham Adaro diperbincangkan dan ditunggu investor karena prospeknya dinilai bagus. Harga batu bara di pasar internasional terus melonjak. Ekspektasi investor akan harga saham Adaro pun ikut melambung. Artinya, investor menanti potensi keuntungan modal investasinya dapat menjadi realitas di lantai bursa.

Karena itu, tak heran jika permintaan saham ini pun luar biasa besar, enam kali lebih dari yang ditawarkan. Memang masih perlu pembuktian, apakah permintaan luar biasa itu benar- benar riil atau hanya rekayasa untuk memoles dan mengesankan saham yang hot issue ini laku keras.

Bagi pemodal spekulatif, itu mungkin tidak soal. Lain halnya dengan investor yang berinvestasi dengan spektrum jangka panjang dan tidak bermotif spekulasi, mereka bisa terkecoh jika ada poles-memoles kinerja pra-IPO.

Memang, ada yang lantas rindu menantikan masuknya saham Adaro ke lantai bursa, tetapi ada pula yang ”menjegalnya” sebelum dugaan praktik kecurangan di masa lalu yang dinilai merugikan negara tuntas.

Praktik curang itu misalnya terkait dugaan terjadinya transfer pricing, semisal menjual produk kepada perusahaan afiliasi dengan harga murah kemudian perusahaan pembeli produk tersebut dapat menjualnya dengan harga mahal. Tentu perusahaan pembeli produk dapat menangguk keuntungan besar sehingga kentungan dinikmati oleh pemegang saham yang sama dari dua perusahaan berbeda. Di mana potensi kerugian negara timbul? Tentu saja dari pajak penghasilan. Semakin besar nilai laba suatu perusahaan, tentu semakin besar pula pajaknya.

Namun dengan adanya transfer pricing, jual murah berarti pendapatan perusahaan menjadi lebih rendah dari seharusnya. Otomatis rendah pula laba perusahaan yang dapat dikenai pajak. Meski disangkal pihak manajemen Adaro, dugaan adanya praktik curang inilah yang dimintakan penggunaan ”hak angket” oleh kalangan politisi di DPR. Adaro lolos dari kemelut politis ini.

Regulator yang berwibawa

Di tengah hiruk pikuk dan bercampur baurnya berbagai persoalan politis, hukum, pertambangan, perpajakan, teknis pasar modal dan investasi, harapan tentulah kembali kepada otoritas pasar modal, yakni Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) agar tak satu pun pihak yang dirugikan, baik investor publik, negara, dan stakeholder lain. Termasuk lingkungan hidup mengingat usaha tambang batu bara juga cukup rawan terhadap kerusakan lingkungan.

Dalam situasi dan kondisi semacam ini jelas sekali bahwa ketegasan dan profesionalitas Bapepam selaku otoritas, regulator, dan pengawas pasar modal benar-benar mendapat ujian dan harus dibuktikan. Mendengarkan suara politisi, aktivis lingkungan juga menjadi kewajiban Bapepam. Pada sisi lain, kepentingan dan hak-hak negara juga harus ditempatkan pada level paling tinggi. Investor saham Adaro, terutama investor publik yang benar-benar berinvestasi dengan harapan akan menuai imbal hasil di kemudian hari secara memadai, jauh lebih penting dibela kepentingannya.

Dengan demikian, harapan memiliki pasar yang berintegritas benar-benar dapat dicapai sehingga tercipta iklim investasi yang kondusif. Investor lalu datang beramai-ramai menanam modal untuk meraih untung, bukan masuk ke dalam sarang pertarungan keberuntungan yang spekulatif.

Bukankah Bapepam memang seharusnya menjadi saringan pertama lahirnya perusahaan- perusahaan tangguh dan berkinerja bagus dalam arti luas, memiliki tata kelola perusahaan yang baik dan benar, mengibarkan bendera Indonesia di pasar global? Pada sisi lain, Bapepam juga tentu harus menjadi pendorong kuat untuk lahirnya perusahaan tangguh kelas global.

Karena itu, jika memang ada kekurangan atau kelemahan Adaro yang tidak bisa ditolerir, Bapepam tentu harus berdiri tegak dan berani menyatakan tidak bisa meloloskan Adaro masuk bursa meraup dana publik. Sebaliknya, jika berdasarkan penilaian obyektif, jujur, tanpa kepentingan sesaat, menemukan tidak ada masalah signifikan, Bapepam juga harus berani menyatakan apa adanya.

Dengan demikian, Bapepam telah sungguh-sungguh menjalankan tugas dan tanggung jawab serta kewenangannya sebagai regulator, pengawas yang adil, dan berpijak di atas semua kepentingan, terutama untuk kepentingan terciptanya pasar modal nasional yang teratur, berintegritas.

Ketika berbicara di hadapan pelaku pasar modal, pada peringatan 30 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia, 10 Agustus 2007 di BEI, Ketua Bapepam-LK Fuad Rahmany dengan lantang mengatakan akan lebih tegas lagi menegakkan aturan pasar modal. Selama ini Bapepam sebagai regulator dan pengawas dinilai terlalu lembek dalam menangani pelanggaran aturan di pasar modal. “Selama ini, ada anggapan kita terlalu lunak. Saya tegaskan bahwa kita akan lebih tegas lagi. Kita ingatkan ini kepada teman- teman broker, dealer, dan lainnya,” ujar Fuad di Jakarta, Jumat (10/8/2007), pada peringatan 30 tahun diaktifkannya kembali pasar modal.

”Kita punya lapangan (pasar) sudah 30 tahun. Supaya permainan enak ditonton, maka pemainnya harus berkualitas,” katanya (Kompas, 13/8/2007).

Masyarakat tentu mencatat dan menuntut bukti pernyataan itu jika Bapepam hendak menegakkan perannya sebagai regulator berwibawa. Jika tidak, pasar modal kita akan senantiasa berjalan sesuai kehendak pelaku pasar. Bapepam menjadi lembaga stempel saja. Kalau itu terjadi, ya ironis…!  (Andi Suruji/Kompas)Adaro, “Hot Issue” dan Ketegasan Bapepam

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: