Yananto Mihadi

Berilmu Sebelum Berkata dan Berbuat, Upaya Menghilangkan Kebodohan dari Diri Sendiri dan Orang Lain..

Harga BBM Turun Pasca Hak Angket?

Posted by yananto pada Kamis, 7 Agustus 2008

PARA koboi politik di Senayan berhasil menggolkan hak angket terkait kebijakan pemerintah yang telah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Meskipun proses pengambilan keputusan tersebut penuh dengan drama politik, namun Keputusan DPR tersebut tidak serta merta dapat melengserkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Hak angket juga tidak otomatis dapat menganulir keputusan kenaikan BBM yang telah diambil pemerintah pada tanggal 24 Mei 2008. Keputusan DPR itu hanya merupakan pintu masuk bagi para politisi di DPR untuk membongkar kemungkinan adanya praktik penyelundupan dan penyelewengan dalam pengadaan dan pembelian BBM dari luar negeri serta dugaan mark up dalam distribusi BBM di dalam negeri. Mekanisme politik untuk membongkar kemungkinan adanya kasus tersebut dilakukan melalui Panitia Khusus DPR tentang BBM.

Proses untuk membongkar kasus itu di Pansus DPR diperkirakan akan berlangsung lama. Jika memperhatikan aspirasi yang berkembang di DPR, sebagian anggota Dewan nampaknya memang sudah memiliki bahan untuk membongkar adanya penyelewengan dalam industri BBM. Jikapun tidak, nampaknya kelompok aktivis di masyarakat atau kelompok kepentingan lainnya sudah siap untuk memasok data ke anggota DPR yang nanti akan menjadi anggota Pansus BBM. Bahkan Rizal Ramli, mantan Menko Perekonomian di era Presiden Abdurrahman Wahid, dalam talk show di sebuah radio, Sabtu (21/6), sudah menyatakan komitmennya untuk membantu memasok data dan informasi jika DPR mampu membuat keputusan soal hak angket BBM.

Kita lihat saja bagaimana nanti perkembangannya di sidang-sidang Pansus DPR soal BBM. Yang jelas, setelah proses politik di Pansus DPR nanti selesai, baru kemudian dilanjutkan ke proses hukum. Mungkin saja nanti akan ada pejabat pemerintah atau bahkan menteri yang akan dijadikan sebagai saksi atau menjadi tersangka dalam penyelewengan kasus BBM itu.

Mahasiswa dan DPR beda

Bagi kita masyarakat umum, keputusan DPR soal hak angket itu tidak berpengaruh secara langsung kepada kehidupan sehari-hari. Yang pasti, di tengah proses pengambilan keputusan politik DPR pada hari Selasa (24/6), sejumlah aktivis mahasiswa dan masyarakat menderita luka karena bentrok dengan polisi. Kerugian dan kerusakan fasilitas umum akibat aksi demo tersebut tentu tidaklah kecil.

Proses pengambilan keputusan soal hak angket bisa jadi memang didorong oleh hiruk pikuk aksi demo yang terjadi di luar Gedung DPR. Yang diperjuangkan anggota DPR dan mahasiswa yang berdemonstrasi memang sama yakni soal BBM, namun kalangan pendemo tuntutannya jelas agar pemerintah dan DPR bisa membatalkan kenaikan harga BBM.

Apalagi isu BBM telah menelan korban jiwa seorang mahasiswa Universitas Nasional (Unas) yang meninggal dalam momen aksi demo yang dilakukan sebelumnya di Kampus Unas Jakarta. Proses pencapaian keputusan politik di DPR berupa hak angket sebenarnya tidak sama dengan tuntutan para mahasiswa. Sebelum pemerintah memutuskan kenaikan harga BBM rata-rata 28,7 persen tanggal 24 Mei 2008, anggota DPR sendiri terutama mereka yang duduk di Komisi XI telah menyerahkan kewenangan kepada pemerintah untuk mengambil kebijkan di bidang energi (termasuk menaikan harga BBM) jika harga minyak dunia sudah melampaui 100 dollar AS per barrel.

Dengan demikian, sekali lagi bahwa keputusan DPR soal hak angket memang tidak ditujukan untuk menganulir kebijakan pemerintah soal kenaikan harga BBM. Dalam dunia politik, tidak ada keputusan yang berdiri sendiri. Selalu ada kepentingan politik di balik keputusan soal hak angket itu apalagi pemilu sudah semakin dekat. Proses politik di DPR pascakeputusan hak angket sangat boleh jadi akan menambah riuh rendah proses tawar menawar politik dan pergeseran sekaligus perubahan kekuatan politik di DPR.

Namun di era seperti sekarang, akan riskan jika para politisi di DPR nekad melakukan praktik dagang isu politik yang terkait dengan BBM. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) niscaya sudah bersiap untuk menggerebek jika terjadi transaksi uang terkait isu BBM itu. Dampak dari kelanjutan hak angket, mungkin saja melahirkan konsesi-konsesi politik diantara para politisi parpol dan kelompok kepentingan yang kini berada di luar gedung parlemen. Hal itu dilakukan dalam rangka menghadapi pemilu legislatif maupun pemilihan presiden tahun 2009 nanti.

Di satu sisi sekarang para koboi DPR mendapat mainan baru berupa isu BBM yang akan digulirkan di Pansus DPR. Namun, di sisi lain kesulitan hidup akibat kenaikan BBM yang dialami masyarakat termasuk para nelayan tidak terbantu secara langsung dengan keputusan DPR soal hak angket itu. Realitas politik semakin tidak nyambung dengan realitas masyarakat. Kepentingan para politisi dan elit politik lainnya sudah terpisah dengan persoalan rakyat karena itu jangan heran kalau sekarang masyarakat semakin cuek dan apatis dengan kegiatan politik. Itulah antara lain jawaban mengapa tingkat partisipasi politik masyarakat cenderung rendah dan angka golongan putih terus bertambah. (Tjahja Gunawan Diredja, wartawan Kompas – Kompas.com)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: